HEBOH Bocornya Data Rahasia Presiden dan Intelijen di Tengah Kasus Ferdy Sambo dan Ocehan Kamaruddin

BOS RINGO | Berita heboh dan trending di tanah air adalah "Bocornya Data Rahasia Presiden dan Intelijen di Tengah Kasus Ferdy Sambo dan Ocehan Kamaruddin"

Mari kita simak bersama, seperti yang dilansir dari Tribun-Medan.com.

Kominfo Minta Hacker Jangan Nyerang

HEBOH Bocornya Data Rahasia Presiden dan Intelijen di Tengah Kasus Ferdy Sambo dan Ocehan Kamaruddin

Di tengah kegaduhan kasus Irjen Ferdy Sambo atas kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, data rahasia Presiden Jokowi dan data Badan Intelijen Negara (BIN) diduga diretas oleh hacker yang mengatasnamakan "Bjorka".

Sebelumnya, terkait informasi intelijen tersebut terlontar dari mulut Kamaruddin Simanjuntak, pengacara Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang mengaku mendapat informasi dari intelijen soal kasus penembakan kliennya oleh Irjen Pol Ferdy Sambo.

Kamaruddin mengaku, mempunyai sumber tersendiri dari luar institusi Polri terkait kasus pembunuhan yang menimpa kliennya. "Saya tidak ada pasokan informasi dari Polri, tapi saya punya sumber tersendiri di luar Polri. Tentu saya rahasiakan karena kalau saya buka nama mereka, mereka tidak percaya lagi dengan saya," ujar Kamaruddin, Rabu (24/8/2022).

Kamaruddin menuturkan, informasi tersebut didapatkan dari intelijen yang pernah dibelanya. Sejak saat itu pun Kamaruddin tertarik mendalami hal tersebut. "Jadi informasi itu kan tentu sangat berharga tidak semua kita gunakan tetapi kalau kita nilai rasional lalu kita verifikasi maka kita anggap itu suatu kebenaran," paparnya.

Namun, melalui program AIMAN di Kompas TV, Senin (22/8/2022) malam, Kamaruddin Simanjuntak, sempat melontarkan sekilas sosok intelijen yang membocorkan informasi terhadapnya, baik soal bungker uang ratusan miliar milik mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Kamaruddin memastikan bahwa informasi mengenai keberadaan bungker di rumah Irjen Ferdy Sambo tersebut akurat. Ia mengaku telah mengonfirmasi kebenaran akan hal itu. Bahkan, ia menggaransi keakuratan informasi bungker tersebut hingga 99 persen. “Informasi ini 99 persen akurat karena setiap saya konfirmasikan selalu benar," kata Kamaruddin dalam program AIMAN di Kompas TV, Senin (22/8/2022) malam.

Kamaruddin mengaku telah mengetahui informasi keberadaan bungker uang milik Ferdy Sambo tersebut sejak awal menangani perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. “Saya sudah mendapatkan (informasi) itu dari bulan yang lalu, waktu saya baru menangani perkara ini,” ujar Kamaruddin.

Lebih lanjut, Kamaruddin mengaku mendapatkan informasi mengenai keberadaan bungker uang milik Sambo tersebut dari laporan intelijen. Ia pun sedikit membuka sosok intelijen yang dimaksudkannya.Intelijen tersebut, kata Kamaruddin, merupakan perwira menengah Polri yang masih aktif.

Di Korps Bhyangkara, kata Kamaruddin, ada perwira menengah berpangkat komisaris besar atau Kombes polisi. Selain dari Pamen Polri ini, Kamaruddin mengaku juga mendapat informasi dari intelijen lain.

Dia merupakan purnawirawan polisi yang bertugas di Badan intelijen Negara atau BIN. Artinya, Kamaruddin menyebutkan bahwa ia menerima informasi tidak hanya dari satu orang. “Baik yang masih aktif maupun sudah purnawirawan, ada juga purnawirawan jenderal polisi tapi kerjanya di intelijen BIN misalnya," ujar Kamaruddin. "Artinya bukan satu dua yang mengutarakan, ada juga beberapa intel lain," pungkasnya.

Kamaruddin mengatakan, dari informasi intelijen itulah kemudian mengerucut bahwa keberadaan bungker uang ratusan miliaran itu ternyata berada di kediaman Ferdy Sambo. Karena itulah, Kamaruddin meminta dibentuknya tim independen yang melibatkan lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengetahui sumber uang Ferdy Sambo itu. “Ada informasi itu, bentuk tim independen libatkan PPATK supaya ketahuan dari mana uangnya dan kemana perginya,” ucap Kamaruddin.

Sebelumnya, Polri membantah mengenai informasi keberadaan bungker yang berisikan uang sebanyak Rp900 miliar di rumah Ferdy Sambo. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan informasi tersebut tidak benar karena Tim Khusus atau Timsus Polri telah melakukan penggeledahan dan tidak menemukan bungker uang hang dimaksud. "Berdasarkan informasi dari tim khusus yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat Irjen FS, info soal bungker Rp 900 miliar tidaklah benar," kata Dedi dalam keterangannya, Sabtu (20/8/2022).

Dedi menyampaikan, tim khusus memang melakukan penggeledahan di rumah Sambo. Penyidik, menurut dia, juga melakukan penyitaan beberapa barang bukti. Namun, Dedi menegaskan, tidak ada bungker berisikan uang Rp 900 miliar yang disita oleh timsus tersebut. "Apa saja yang disita itu untuk pembuktian nanti di persidangan. Timsus melakukan penyidikan dengan langkah pro-justitia," ujar Dedi.

Diduga data rahasia Presiden Jokowi dan data rahasia BIN dibocorkan

Komisi III DPR RI Minta Bareskrim Polri Mendindaklanjuti Sang Informan

Sebelumnya, dalam sesi tanya jawab di rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Dipo Nusantara menyampaikan kecurigaannya Kamaruddin Simanjuntak mendapat pasokan data dari internal Polri.

Kecurigaan Dipo ini dilandaskan pada pernyataan-pernyataan Kamaruddin yang terbukti seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, publik pun menyimpulkan Kamaruddin mendapat pasokan data dari intelijen ataupun dari internal Polri yang ingin kasus ini terungkap secara terang benderang.

“Nyanyian pengacara keluarga Brigadir J selama ini yang kemudian satu per satu mulai terbukti membuat publik menyimpulkan bahwa Kamaruddin dapat pasokan data dari internal Polri atau intelijen yang ingin agar kasus ini terang benderang,” kata Dipo di Ruang Rapat Komisi III DPR, Rabu (24/8/2022).

Di waktu bersamaan, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, juga menyoroti soal informasi data yang dimiliki tim Kuasa Hukum Brigadir J. “Polemik di luar kasus ini harus bisa dipisah, Pak Kapolri harus berani memilah dan memilih yang mana voice dan yang mana noise,” kata Arteria Dahlan.

Dikatakan Arteria Dahlan bahwa ada polemik yang sengaja ditimbulkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kasus hukum faktual yang sedang terjadi. “Saya sangat sedih geram dan marah, orang bicara seenaknya, ugal-ugalan, tidak fokus lagi kepada kematian Yoshua, Pak Kapolri,” kata Arteria Dahlan.

Kendati dirinya tak menyebut nama, Arteria Dahlan diduga menyindir kuasa hukum yang dianggap sering manggung dan mengaburkan fokus. “Bahkan cenderung penasehat hukum atau apanya, bicaranya udah nggak fokus (pada) kematian Yoshua, (tapi) bicaranya 303, bicaranya mafia tambang, bicaranya ngadu domba Mas Agus (Komjen Pol. Agus Andrianto) sama Sambo,” kata Arteria Dahlan.

Oleh karena itu, Arteria Dahlan meminta Polri untuk menindak pihak-pihak yang diduga berusaha mengaburkan fokus permasalahan dari kasus kematian Brigadir J. “Ini harus ada organ juga yang harus melakukan dan mengoreksi ini, Pak, jangan dibiarkan, hancur kita, Mas Agus pake cyber crime, mainkan, sikat, halal itu, Mas,” kata Arteria Dahlan.

Dirinya pun menginginkan agar semua pihak dapat berfokus pada penyelesaian pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang diotaki Ferdy Sambo. “Pastikan ini tidak boleh ada lagi panggung selain panggung Brigadir J, Pak,” kata Arteria Dahlan.

Arteria Dahlan juga menekankan kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri agar memainkan informasi-informasi yang berseliweran tersebut. "Mas Asep mainkan (pemasok informasi) itu," ujarnya. Brigjen Pol Asep Edi Suheri merupakan Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri.

Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, memberikan keterangan soal adanya keterkaitan Ferdy Sambo dengan jaringan perjudian online dengan kode Konsorsium 303 dan bisnis gelap lainnya. Kamaruddin Simanjuntak mencurigai adanya kaitan antara perjudian online dengan motif pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo kepada Brigadir J.

Beredar diduga data agen atau intel BIN.

Data Rahasia Presiden Jokowi dan Data Badan Intelijen Negara (BIN) Diduga Diretas Hacker

Sementara, kabar terbaru, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersiap menempuh langkah hukum untuk menyikapi klaim peretasan yang dilakukan hacker Bjorka terhadap dokumen surat-menyurat Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (10/9/2022).

"BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum," kata Ariandi.

Dia melanjutkan, BSSN sudah menelusuri beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.

Selain itu, BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap penyelenggara sistem elektronik yang diduga mengalami insiden kebocoran data.

"Termasuk dengan penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," lanjut Ariandi.

"BSSN bersama dengan PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut," tegas dia.

Ariandi menjelaskan, keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, BSSN memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh penyelenggara sistem elekronik tuntuk memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Yang menyatakan bahwa 'Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya'," tambah Ariandi.

Diberitakan sebelumnya, hacker Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim merupakan milik Presiden Jokowi. Dokumen-dokumen periode 2018-2021 itu diunggah di situs breached.to.

Dilansir dari laman situs tersebut pada Sabtu, salah satu dokumen yang diunggah berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN) untuk Presiden Jokowi "Berisi transaksi surat tahun 2019 - 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," demikian yang tertulis di dalam situs.

Selain itu dalam unggahannya, hacker Bjorka menjelaskan telah mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 megabyte (MB) dalam bentuk data terkompres. Sejumlah contoh dokumen juga dicantumkan dalam unggahan yang diberi judul. Antara lain, "Permohonan Dukungan Sarana dan Prasarana", "Surat Rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup" dan "Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019".

Menanggapi peristiwa ini, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan, tidak ada satu pun dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo yang diretas. "Tidak ada data isi surat-surat apapun yang kena hack," tegas Heru saat dikonfirmasi, Sabtu (10/9/2022).

Meski demikian, ia menegaskan, segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum. Dia pun meyakini bahwa aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan ini. "Saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum. Nanti akan ada pernyataan resmi pejabat terkait," tambah dia.


Data Nama Intel Badan Intelijen Negara Diduga Bocor, Ini Kata BIN

Sebelumnya, dugaan kebocoran data milik Badan Intelijen Negara (BIN) viral di media sosial. Data yang diduga bocor itu berisi daftar nama intel BIN.

Informasi tersebut diunggah oleh akun ini dalam media sosial Twitter. Data itu diduga dibocorkan oleh hacker dengan nama Strovian pada Rabu (7/9/2022).

"STUPID INTELLIGENCE," demikian Strovian menulis judul unggahan tersebut.

Dia menunjukkan soft copy dokumen dengan judul yang terpotong. Dokumen tersebut berisi data nama dan tempat tanggal lahir, pangkat, hingga jabatan yang bersangkutan.

Hingga Jumat (9/9/2022), unggahan tersebut telah mendapat beragam respons dari warganet. Bahkan lebih dari 600 akun telah meninggalkan komentar di postingan tersebut. Adapun 17.000 warganet telah menyukai unggahan tersebut dan 3.531 lainnya membagikan postingan itu.

Lalu, bagaimana penjelasan dari BIN mengenai hal ini?

Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto mengatakan bahwa kabar bocornya data intel milik BIN yang viral di media sosial adalah tidak benar. "Hoax itu," ujar Wawan, saat dikonfirmasi, Jumat (9/9/2022).

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini seluruh data milik BIN dipastikan aman. Bahkan, data yang terdiri nama-nama intel BIN juga terenkripsi dengan baik. "Data BIN aman, terenkripsi, dan semua data pakai samaran. Jadi data BIN tidak bocor," tandas Wawan.

Bukan kali pertama Sebelumnya, kebocoran data milik BIN juga pernah viral di media sosial. Dikutip dari Kompas.com (21/8/2022), informasi tersebut diunggah oleh @Vidyanbanizian pada Minggu (21/8/2022).

"Sekarang BIN yang kena. yes, our intelligence unit lmao. isinya agen, data diri, proyek2 juga wowjwijwiwkwowwiwkowkwowkwok lets goooooooooooooooooo negara open source," tulis dia.

Adapun hacker yang saat itu diduga membocorkan data milik BIN adalah sama, yakni Strovian.

Menurutnya, kebocoran data BIN yang diketahui oknum tertentu ini terjadi pada April 2022.

Saat itu, oknum mengaku itu bisa melihat lebih dari 180 file atau dokumen mulai dari laporan, strategi bisnis, daftar nama agen, hingga data-data lainnya.

Kominfo Minta Hacker Jangan Nyerang, DPR RI berikan sindirian.

Kominfo Minta Hacker Jangan "Nyerang", Anggota DPR Ibaratkan Indonesia Tanpa Polisi, Cukup Bilang "Maling Jangan Nyolong"

Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono menyinggung pesan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kepada hacker (peretas) agar tidak melakukan penyerangan siber lagi di Indonesia.

Dave mengatakan, hacker tidak akan berhenti beraksi hanya dengan diminta untuk setop. "Hacker itu ya, Pak (Menkominfo Johnny G Plate), tidak cukup kalau hanya diminta jangan, stop hacking Pak, gitu ya," ujar Dave di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).

Dave menjelaskan, harus ada otoritas yang jelas mengenai tanggung jawab keamanan data. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki kemampuan tinggi untuk menjaga pusat data nasional. "Kalau misalnya bisa begitu (minta hacker setop menyerang), ya mungkin kita enggak perlu polisi sama TNI lagi," tuturnya.

"Kita cukup bilang, 'maling jangan nyolong', 'negara lain jangan serbu', gitu. Enggak akan ada kejadian Rusia sama Ukraina gitu," sambung Dave.

Untuk itu, Dave meminta Plate agar Kominfo meningkatkan kemampuan mereka. Pasalnya, Kominfo sudah mendapatkan anggaran yang besar dalam beberapa tahun terakhir. "Tahun depan juga akan ada tambahan besar. Lalu juga ada permintaan yang juga lebih besar. Nah, apakah dana yang besar ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan meningkatkan SDM," imbuhnya.

Pekan lalu, anggota forum online Breached Forums dengan username "Bjorka" mengekspos dan menjual data yang berisi 1,3 miliar nomor HP dan nomor KTP yang disebut milik masyarakat Indonesia. Namun, pihak-pihak Ring 1 alias stakeholder utama dalam masalah ini, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta operator seluler sudah membantah adanya kebocoran data tersebut.

Yang paling baru, pihak Kominfo menitip pesan kepada hacker (peretas) agar tidak melakukan serangan siber di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani ketika melakukan konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9/2022).

"(Pesan untuk hacker) ya kalau bisa jangan nyerang lah. Karena tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access," jawab pria yang akrab disapa Semmy itu saat ditanya wartawan mengenai pesan yang ingin disampaikan ke hacker, sebagaimana dikutip dari KompasTV, Selasa (6/9/2022).

Semmy menjelaskan, pihak yang paling dirugikan setiap terjadinya insiden kebocoran data adalah masyarakat. Pasalnya, kalau peretas mencuri data dan membocorkannya, berarti peretas menyerang masyarakat. "Kalau mau menyerang, pakai cara yang lain dong. Jangan sampai menyebarkan data masyarakat," kata Semmy.


(*/tribun-medan.com/tribunnews.com/kompas.tv/kompas.com)

Sumber: Tribun-Medan